Demokrasi Jacksonian: Perjuangan Rakyat Melawan Elitisme di Amerika Abad ke-19
Demokrasi Jacksonian di Amerika Abad ke-19: Sebuah Pandangan Mendalam
Demokrasi Jacksonian, yang muncul pada awal abad ke-19 di Amerika Serikat, merupakan sebuah gerakan politik yang berpusat pada prinsip-prinsip pemerintahan yang lebih inklusif untuk masyarakat umum, terutama orang kulit putih laki-laki kelas pekerja. Nama gerakan ini diambil dari Presiden Andrew Jackson, yang menjabat pada 1829 hingga 1837, dan dianggap sebagai simbol perjuangan melawan elitisme dan dominasi aristokrat. Gerakan ini tidak hanya mempengaruhi struktur politik, tetapi juga membentuk dinamika sosial, ekonomi, dan budaya Amerika pada masa itu.
Latar Belakang Kemunculan Demokrasi Jacksonian
Pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19, Amerika Serikat masih dikuasai oleh elit-elit politik yang kebanyakan berasal dari keluarga kaya atau berpendidikan tinggi. Sistem pemerintahan cenderung eksklusif dan memihak pada kalangan atas, dengan akses terbatas bagi warga negara yang bukan bagian dari golongan ini. Para petani, pekerja, dan masyarakat kelas bawah merasa terpinggirkan dan tak memiliki peran berarti dalam proses politik.
Andrew Jackson, yang lahir dari keluarga miskin di wilayah perbatasan, memiliki pemahaman mendalam mengenai aspirasi kelas pekerja. Ia menjadikan dirinya sebagai tokoh yang memperjuangkan hak-hak rakyat jelata, melawan golongan elit politik yang dianggap mengabaikan kepentingan mereka. Ketika Jackson terpilih sebagai presiden, ia membawa perubahan mendasar yang dikenal sebagai era Demokrasi Jacksonian.
Prinsip-Prinsip Demokrasi Jacksonian
- Pemerataan Hak Suara bagi Orang Kulit Putih Laki-Laki Dewasa Salah satu pencapaian paling signifikan dari Demokrasi Jacksonian adalah perluasan hak suara. Sebelumnya, hak suara di Amerika sebagian besar dibatasi bagi mereka yang memiliki properti. Namun, selama era Jackson, banyak negara bagian yang mulai menghapus persyaratan kepemilikan properti, sehingga semakin banyak laki-laki kulit putih dewasa, terutama dari kalangan pekerja, yang bisa terlibat dalam pemilihan umum. Perluasan hak ini menjadi dasar utama gerakan Demokrasi Jacksonian.
- Penekanan pada “Will of the People” atau Kehendak Rakyat Demokrasi Jacksonian menekankan konsep bahwa rakyatlah yang harus memiliki kontrol atas pemerintahan, bukan elit-elit politik. Prinsip ini mencerminkan keyakinan Jackson bahwa rakyat umum lebih memahami kebutuhan mereka dan lebih mampu mengambil keputusan yang sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Filosofi “will of the people” ini menempatkan rakyat sebagai pusat dari sistem pemerintahan dan pengambilan kebijakan.
- Anti-Elitisme dan Perlawanan terhadap Bank Nasional Jacksonian sangat menentang dominasi Bank Nasional (Second Bank of the United States) yang dianggap sebagai instrumen kekuasaan bagi kaum elit dan pengusaha kaya. Jackson memandang bank tersebut sebagai alat yang menguntungkan kaum elit di wilayah timur, sementara kaum petani dan pekerja di wilayah perbatasan dan pedalaman dirugikan. Dalam salah satu tindakan paling kontroversial, Jackson memveto perpanjangan piagam Bank Nasional pada 1832 dan memindahkan dana pemerintah ke bank-bank lokal yang disebut “pet banks.”
- Penghapusan Sistem Aristokrasi dan Patronase Jackson berusaha menghapus sistem pemerintahan aristokratis yang sebelumnya dominan. Ia menggantikan banyak pejabat yang berkuasa dengan pendukungnya melalui “spoils system,” di mana jabatan diberikan kepada mereka yang mendukung kampanyenya. Meskipun sistem ini kemudian dipandang sebagai sumber korupsi, pada saat itu dianggap sebagai cara untuk memastikan bahwa pemerintahan benar-benar diwakili oleh orang-orang yang memperjuangkan rakyat.
- Pembentukan Partai Politik yang Lebih Terbuka Demokrasi Jacksonian juga menyebabkan munculnya partai politik yang lebih terbuka, terutama Partai Demokrat yang didirikan oleh Jackson dan para pendukungnya. Partai ini mengadvokasi pemerintahan yang terbuka bagi warga biasa dan berfokus pada kebijakan-kebijakan yang menguntungkan kelas pekerja. Di sisi lain, kelompok-kelompok yang menentang kebijakan Jackson, seperti Partai Whig, juga mulai berkembang sebagai oposisi yang kuat.
Dampak dan Warisan Demokrasi Jacksonian
Meskipun Demokrasi Jacksonian membawa perubahan positif bagi banyak warga Amerika, gerakan ini tetap memiliki keterbatasan signifikan. Perluasan hak suara dan keterlibatan politik hanya berlaku bagi orang kulit putih laki-laki; perempuan, orang kulit berwarna, dan masyarakat pribumi tetap tidak memiliki akses yang sama dalam pemerintahan. Selain itu, kebijakan ekspansionis yang didorong oleh Jackson dan pendukungnya membawa dampak buruk bagi penduduk asli Amerika. Kebijakan seperti Indian Removal Act memaksa ribuan penduduk asli untuk meninggalkan tanah mereka melalui perjalanan yang dikenal sebagai “Trail of Tears,” yang menyebabkan banyak kematian dan penderitaan.
Di sisi lain, Demokrasi Jacksonian berhasil memperkuat prinsip-prinsip pemerintahan yang lebih demokratis dan memicu gelombang reformasi yang membuka jalan bagi perjuangan hak-hak sipil di masa depan. Perjuangan untuk hak suara bagi semua warga, tidak hanya laki-laki kulit putih, pada akhirnya menjadi isu sentral dalam perkembangan politik Amerika Serikat.
Kesimpulan
Demokrasi Jacksonian menciptakan perubahan besar dalam sistem politik Amerika pada abad ke-19. Dengan memperluas hak suara dan menempatkan kehendak rakyat sebagai dasar pemerintahan, era ini memberikan banyak orang Amerika, terutama dari kalangan kelas pekerja, kesempatan untuk terlibat dalam proses politik. Meskipun terdapat keterbatasan dan dampak negatif, Demokrasi Jacksonian adalah titik penting dalam sejarah Amerika, menandakan transisi menuju sistem pemerintahan yang lebih terbuka dan inklusif, yang warisannya tetap terasa dalam politik Amerika hingga hari ini.
BACA JUGA : Jacksonian democracy
